Pasal 310 kuhp pdf files

Tidak hanya awam saja, pejabat publik sebanyak 37% dari kasus melaporkan warganya dengan uu ite 8. Etnis mengaturnya dalam pasal 4 dan pasal 16 yang memuat larangan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Tindakan atas hak konsumen dan delik pencemaran nama baik. Chapter extent of operation of the statutory penal provisions. Pengujian terhadap pasal 310 kuhp sebaiknya dilakukan beserta pasal pasal lain yang terkait dengan pencemaran nama baik, yaitu mulai pasal 310 sampai dengan pasal 316 kuhp. Berbicara perihal pengertian delik pers, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 tersebut diatas dan tidak mengacu pada kuhp seperti pasal 154, pasal 155, pasal 310 yang menyangkut pencemaran nama baik, dengan pengertian pasal pasal kuhp tersebut hanyalah merupakan sarana atau alat dalam membuktikan terjadinya pelanggaran atas unsur asas. Analisis situasi penerapan hukum penghinaan di indonesia by. Feb 18, 2012 dan pasal 310 kuhp berbunyi pasal 1 barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Author guidelines document template guide for authors letter of agreement template online submission. Alasan pembenar ini diatur dalam pasal 310 ayat 3 kuhp. Jika di didalam kuhp terdapat pada pasal pasal 281 dan pasal 310. Bagaimana caranya mengadukan orang dengan pasal 310 kuhp dan pasal 311 kuhp. Apakah hanya dengan perkataan lisan atau bisa juga dengan menyanyikan lagu yang mengandung penghinaan.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini oleh pasal 310 kuhp dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu bepaald fait. Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan penasehat hukum. Ketentuan pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat 1 dan ayat 2 sehingga penjelasan pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undangundang ini. Dalam kuhp pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaanpenistaan terhadap seseorang, terdapat dalam bab xvi, buku i kuhp khususnya pada pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317 dan pasal 318 kuhp.

Pasal 310 ayat 2 sepanjang anak kalimat pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau. Pasal 316 pidana yang ditentukan dalam pasal pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang. Pasal 352 ayat 1 kuhp yang berbunyi kecuali yang tersebut dalam pasal 353. Pasal 9 bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama pasal 6 permohonan itu dikabulkan, maka. Samun saka tagak diateh samun ialah mengambil barang orang dengan paksa ditempat yang sepi, sedangkan saka adalah menyamun merampok dengan membunuh atau memukul korbanya dengan alat sehingga dapat menyebabkan kematian. Pencemaran nama baik ini di atur di dalam undang undang, yaitu pasal 310 kuh pidana, yang berbunyi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Secara historis ketentuan pasal 27 ayat 3 uu ite tersebut mengacu pada kitab undangundang hukum pidana kuhp, pasal 310 dan pasal 311. Pasal 5 1 ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar indonesia melakukan. Dalam pokok perkara, yang cukup berat adalah membangun argumentasi bahwa pasal pasal penghinaan atau pencemaran nama baik bertentangan dengan hak. Untuk lebih jelasnya dikutip salah satu pasal yaitu pasal 310 ayat 1 dan 2. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor. Jika dirinci ketentuan pasal 310 kuhp tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 72 kuhperd, maka penghinaan itu meliputi perbuatan. Pasal 314 1 jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

Jun 21, 2011 berbicara perihal pengertian delik pers, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 tersebut diatas dan tidak mengacu pada kuhp seperti pasal 154, pasal 155, pasal 310 yang menyangkut pencemaran nama baik, dengan pengertian pasal pasal kuhp tersebut hanyalah merupakan sarana atau alat dalam membuktikan terjadinya pelanggaran atas unsur asas. Aliansi nasional reformasi kuhp, jangan sekalisekali menerjemahkan pasal 310 itu delik. Hampir diseluruh dunia, pasal pasal yang berkaitan dengan. Analisis yuridis legalitas notaris sebagai tersangka atas. Pasal 311 ayat 1 sepanjang anak kalimat dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Hand out hukum pidana dosen pengampu ahmad bahiej, s.

Setiap orang ang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum ang sah, dipidana dengan. Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas. Ayat 2 pasal 310 kuhp tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 pasal yang sama dengan bunyi. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis ya. Keadaan ini masih tetap berlangsung sampai pada 27 desember 1949 saat pembentukan republik. Mudzakkir menyatakan ancaman pidana 5 tahun atau ancaman pidana di dalam tindak pidana dalam peraturan perundang. Pasal 3 pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. Sebanyak 92% dilaporkan dengan pasal defamasi baik dari pasal 27 ayat 3 uu ite maupun masih berpegang pada pasal 310 311 kuhp 6. Kuhp memuat penghinaan dalam bab tersendiri, yaitu bab xvi. Implementasi uu ite dalam era globalisasi sebuah coretan. Berdasarkan putusan pengadilan yang memutus pada pokoknya bahwa pemohon i terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana diatur dalam pasal 310 ayat 2 jo pasal 64 ayat 1 kuhp. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan pasal 310 dan 311 kuhp yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Untuk lebih jelasnya dikutipsalahsatu pasal yaitu pasal 310 ayat1dan2. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 25a, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Telaah linguistik forensik terhadap ujaran kebenciaan di. Anotasi putusan perkara pencemaran nama baik melalui media. Pasal 1 butir 7 kuhap penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pcngadilan. Penghinaan merupakan delik aduan diatur dengan tegas dalam pasal 319 kuhp, bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana, tidak dituntut. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat epublik indonesia dan presiden republik indonesia m e m u t u s k a n. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama pasal 310 dan 311 kuhp, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional indonesia. Dalam pasal pasal tersebut dimasukkan beberapa kejahatan yang masuk kelompok jenis, yaitu. Bahwa uraian fakta dalam surat dakwaan tidak jelas obscuur libel. Menyerang kehormatan dan nama baik, menuduh dan menyiarkan tuduhan agar diketahui umum. Dalam bukunya itu, perdana ahmad menyebut praktik pengobatan bio energi yang dilakukan pelapor, syaiful m. Pasal 310 kuhp yang menetapkan delik pencemaran nama baik dalam kualifikasi penghinaan.

Pasal 310 ayat 1 kuhp ini dapat diletakkan terpisah dengan dakwaan pasal 335 ayat 1 ke1 kuhp tentang perlakuan tidak menyenangkan dengan bentuk dakwaan kumulatif karena unsurunsur yang berbeda. Kasus hoaks pilpres 2019 suatu tinjauan linguistik forensik. Ketentuan pasal 26 ditambah 3 tiga ayat, yakni ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut. Sejak awal kaum isis memang sudah membidik kami dengan. Pada penjelasan dari pasal 27 ayat 3 tersebut yang terdapat pada undangundang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dikatakan bahwa ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada ketentuan yang diatur dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Penyelesaian perkara tindak pidana menurut hukum adat dalam. Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam pasal 310, pasal 311 ayat 1. Selain dua alasan pembenar itu, setiap kasus pidana penghinaan harus diproses secara hukum. Pasal 4, pasal 6 bis, serta pasal 7 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dinyatakan bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelesaian perkara tindak pidana menurut hukum adat. Selanjutnya kuhp mengaturnya dalam pasal 156, pasal 157, pasal 310, dan pasal 311 yang pada pokoknya juga mengatur tentang larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian. Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihakpihak yang berkepentingan diperbolehkan mengemukakan kepada presiden, dengan surat permohonan, dasardasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut. Recidive kejahatan kelompk jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 489 kuhp.

Dan pasal 310 kuhp berbunyi pasal 1 barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pembatasan tersebut tetap dipertahankan dan dapat berupa macam. Karena keberlakukuannya dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan perlaihan dimana peraturanperaturan tersebut diberlakukan untuk. Pasal 310 ayat 1, pasal 310 ayat 2, pasal 311 ayat 1, pasal 316, dan pasal 207 kuhp beserta penjelasannya terhadap undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut sebagai uud 1945. Disamping juga sebaliknya, apabila penuntut umum berpendapat bahwa. Pasal 316 pidana yang ditentukan dalam pasal pasal sebelumnya dalam bab ini. Pasal 244248 pemalsuan mata uang pasal 263264 pemalsuan surat pasal 362,363,365 pencurian. Konsultasi dan bantuan hukum online konsultasi hukum.